Penentangan Industri Pariwisata Korea Terhadap Perubahan Aturan Kasino

Belakangan ini, organisasi pariwisata utama di Korea Selatan menyatakan penolakan keras terhadap perubahan regulasi kasino yang hanya bisa diakses oleh wisatawan asing. Mereka menegaskan bahwa perubahan tersebut berpotensi merugikan investasi, mengancam lapangan kerja, serta mengurangi daya saing negara di pasar regional.

Risiko terhadap Investasi dan Pekerjaan

Pengumuman ini pertama kali disampaikan pada awal Juli oleh Kementerian Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan. Mereka memperkenalkan perubahan pada Undang-Undang Promosi Pariwisata yang mengatur operasional kasino. Perubahan ini termasuk kewajiban memperbarui lisensi setiap lima tahun untuk kasino yang melayani warga asing, persetujuan awal untuk pengalihan kendali saham, serta peningkatan kontribusi ke Dana Promosi dan Pengembangan Pariwisata dari 10% menjadi 15% dari pendapatan perjudian tahunan.

Tanggapan Kelompok Pariwisata

Sepuluh asosiasi pariwisata, seperti Asosiasi Kasino Korea, Asosiasi Pariwisata Korea, Asosiasi Hotel Korea, dan Asosiasi Agen Perjalanan Korea, mengecam proposal ini sebagai regulasi yang memberatkan. Mereka berpandangan bahwa kebijakan ini akan menurunkan minat investasi di resor terpadu dan fasilitas pariwisata lainnya, serta membahayakan lapangan pekerjaan di sektor tersebut. Seluruh organisasi tersebut menyoroti bahwa pengelola kasino telah berkontribusi besar kepada dana pariwisata meski banyak yang menderita kerugian operasional dalam dekade terakhir, karena pemungutan berdasarkan pendapatan bukan keuntungan.

Mereka mengingatkan bahwa peningkatan batas kontribusi bisa mempercepat kebangkrutan dan mengurangi kemampuan Korea Selatan bersaing dalam menarik modal pariwisata jika dibandingkan dengan negara seperti Makau, Singapura, Filipina, dan Jepang.

Keberatan tentang Pembaruan Lisensi

Industri pariwisata juga menolak kebijakan pembaruan lisensi lima tahunan, dengan alasan kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dalam industri yang memerlukan investasi besar. Mereka berargumen bahwa kemungkinan lisensi dievaluasi setiap lima tahun dapat menghentikan investasi berskala besar yang baru. Mereka menambahkan bahwa kondisi regulasi saat ini sudah menciptakan beban besar bagi operator, khususnya karena pasar kasino di Korea Selatan kebanyakan melayani pelanggan asing kecuali Kangwon Land Inc. Keadaan ini, menurut mereka, menjadikan beban tambahan tak dapat dibenarkan.

Respons dari Kementerian

Di pihak lain, kementerian menyampaikan pernyataan tanggapan atas kritik tersebut. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kontribusi dana pariwisata yang diusulkan sesuai dengan standar internasional, merujuk negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Makau, dan Jepang, di mana pajak kasino dikenakan atas dasar pendapatan perjudian. Mereka yakin langkah ini akan memperkuat kontribusi industri kasino terhadap perekonomian nasional dan menaikkan kualitas serta minat terhadap destinasi wisata di Korea Selatan.

Penutup

Perdebatan seputar rencana reformasi regulasi kasino ini mencerminkan tantangan yang dihadapi Korea Selatan dalam mempertahankan keseimbangan antara mempromosikan investasi dan melindungi kepentingan ekonomi lokal. Dengan meningkatnya persaingan regional, Korea Selatan perlu meninjau kembali pendekatannya untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sambil mempertahankan daya saingnya di pasar internasional.